Jakarta, 8 Juli 2024 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), DKI Jakarta, ini merupakan momen penting bagi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna. Dalam sambutannya, Agung menegaskan komitmen BPK RI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan yang akurat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan efektif.
“Kami di BPK RI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Setiap tahun, kami menghadapi tantangan baru, namun kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap laporan yang kami keluarkan,” ujar Agung Firman Sampurna.
Setelah sambutan pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Laporan ini mencakup berbagai aspek keuangan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran, efisiensi program, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan yang disampaikan menunjukkan beberapa temuan penting, di antaranya adalah:
- Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Pemerintah Pusat berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya, dengan semakin sedikitnya temuan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan negara.
- Penggunaan Anggaran yang Efisien: BPK RI menemukan bahwa banyak program pemerintah telah berjalan dengan efisien dan efektif, namun masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan pelaporan.
- Kepatuhan terhadap Peraturan: Temuan BPK RI juga menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan yang perlu ditindaklanjuti.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., dalam acara ini menunjukkan dukungannya terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam wawancaranya dengan media, Anita Noeringhati menekankan pentingnya peran BPK RI dalam memastikan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran dan efisien.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras BPK RI dalam melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan transparan. Laporan ini sangat penting bagi kami di DPRD untuk memahami bagaimana anggaran negara dikelola dan dihabiskan. Ini juga menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif di tingkat daerah,” ujar Anita Noeringhati.
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan beberapa narasumber dari berbagai instansi pemerintah dan akademisi. Diskusi ini membahas berbagai isu yang muncul dari laporan BPK RI, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur negara dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain membahas temuan dalam laporan, panelis juga memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Rekomendasi ini mencakup:
- Penguatan Sistem Pengawasan Internal: Diperlukan penguatan sistem pengawasan internal di setiap instansi pemerintah untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
- Peningkatan Transparansi Anggaran: Setiap instansi pemerintah diharapkan untuk lebih transparan dalam pelaporan penggunaan anggaran, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan akses publik terhadap informasi keuangan.
- Pelatihan dan Pengembangan SDM: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur negara untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan keuangan.
Acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditutup dengan sambutan penutup dari Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono. Dalam sambutannya, Agus menekankan pentingnya sinergi antara BPK RI, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Kami di BPK RI akan terus berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan yang independen dan objektif. Namun, keberhasilan kita dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik juga bergantung pada kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat,” ujar Agus Joko Pramono.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., dalam refleksinya setelah acara, menekankan bahwa temuan dan rekomendasi dari BPK RI harus segera ditindaklanjuti oleh setiap instansi pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Saya berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen yang dibaca, tetapi juga menjadi panduan bagi kita semua untuk melakukan perbaikan. Kami di DPRD Provinsi Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan pemerintah dan BPK RI untuk memastikan bahwa temuan dalam laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret,” ungkap Anita Noeringhati.
Beliau juga menyampaikan harapannya agar setiap lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. “Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mencegah korupsi dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan efektif,” tambahnya.
Acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 berjalan dengan sukses dan memberikan banyak wawasan berharga bagi seluruh peserta. Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dengan sinergi antara BPK RI, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan tata kelola keuangan negara akan semakin baik dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Acara ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
